Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia
M Lobubun, YA Raharusun… - Jurnal Pembangunan …, 2022 - ejournal2.undip.ac.id
Perubahan berbagai perundang-undangan pemerintahan daerah tidak diikuti oleh
perubahan berbagai perundang-undangan sektoral yang menyebabkan terjadi inkonsisten …
perubahan berbagai perundang-undangan sektoral yang menyebabkan terjadi inkonsisten …
Memperkuat Kemandirian Desa: Peran Penting Desa dalam Mewujudkan Bela Negara
S Rusdiana - Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2023 - ejournal2.undip.ac.id
Semangat desentralisasi pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan otonomi daerah
dan memeratakan kesejahteraan di seluruh wilayah Indonesia yang terpisah dalam bentuk …
dan memeratakan kesejahteraan di seluruh wilayah Indonesia yang terpisah dalam bentuk …
Efektifitas dan Perlindungan Hukum Dalam Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum terhadap Peserta Bpjs Kesehatan Studi Rumah Sakit Umum Sembiring Deli …
A Sembiring, R Sidi - Jurnal Ners, 2024 - journal.universitaspahlawan.ac.id
Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana realisasi hak dan kewajiban rumah sakit
serta pasien dalam pelayanan kesehatan, berdasarkan UU Nomor 44 Tahun 2009, serta …
serta pasien dalam pelayanan kesehatan, berdasarkan UU Nomor 44 Tahun 2009, serta …
Policy and Implementation of Coral Reef Protection in the Face of the Threat of Foreign Ships
DA Syofian, NR Tuasikal… - Journal of …, 2023 - ijsr.internationaljournallabs.com
Protection of coral reefs in Indonesia from damage caused by foreign ships is an important
issue in preserving the maritime environment. is based on Law Number 27 of 2007 and the …
issue in preserving the maritime environment. is based on Law Number 27 of 2007 and the …
The Effectiveness of Decree of The Minister of Agrarian and Spatial Plan Number 276 Concerning the Appointment of Pakraman Village as The Holder of Land Rights
The land rights registration before issuing the Decree of the Minister of State for Agrarian
Affairs Number 276 of 2017 concerning the appointment of Pakraman Village as the subject …
Affairs Number 276 of 2017 concerning the appointment of Pakraman Village as the subject …
Efektivitas Hukum Terhadap Tanggung Jawab PPAT dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah di Kabupaten Barru
PI Rahadjie, AP Buana - Journal of Lex Generalis (JLG), 2022 - pasca-umi.ac.id
Tujuan penelitian menganalisis Tanggungjawab PPAT dalam meneliti persyaratan
perjanjian jual beli tanah di wilayah Kabupaten Barru dan untuk mengetahui. Penelitian ini …
perjanjian jual beli tanah di wilayah Kabupaten Barru dan untuk mengetahui. Penelitian ini …
Konstruksi Hukum Pengelolaan Tanah Adat Bobo Sepa'e Sebagai Tanah Aset Desa Leppangeng Kecamatan Belawa
A Asriati, AI Rahmat - Journal of Lex Philosophy (JLP), 2024 - mail.pasca-umi.ac.id
Tujuan penelitian menganalisis implementasi hak masyarakat di desa leppangeng untuk
memperoleh hak penguasaan atau penggarapan atas Tana Bobo'Sepa'E di Desa …
memperoleh hak penguasaan atau penggarapan atas Tana Bobo'Sepa'E di Desa …
Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol
I Istriani, S Fikri - Mimbar Keadilan, 2023 - jurnal.untag-sby.ac.id
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami mekanisme pengadaan tanah
bagi pembangunan untuk kepentingan umum, dan menganalisa bentuk kewenangan …
bagi pembangunan untuk kepentingan umum, dan menganalisa bentuk kewenangan …
Perlindungan Hukum Hak Guna Bangunan pada Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah melalui Bangun Guna Serah
DAA Machfudz, R Subekti - Jurnal Sosial Humaniora Sigli, 2024 - journal.unigha.ac.id
Pemanfaatan BMN/D pertama kali diatur melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor
470/KMK. 01/1994, sedangkan Peraturan pelaksana dari UUPA sendiri, yakni Peraturan …
470/KMK. 01/1994, sedangkan Peraturan pelaksana dari UUPA sendiri, yakni Peraturan …
The Role Of The Land Office In Addressing" Absentee/Guntai" Land Ownership in Buru District
S Malik, Z Zubair - Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas …, 2023 - jurnal-umbuton.ac.id
This study aims to seek the factors that cause absentee/guntai land ownership in Buru
District and the role of the Buru District Land Office in overcoming or resolving the problem of …
District and the role of the Buru District Land Office in overcoming or resolving the problem of …