[PDF][PDF] asas netralitas pada penyelenggaraan pemilihan umum Tahun 2024 bagi aparatur sipil negara
AW Siagian, F Arinny, MPNA Ningsih… - Jurnal Kebijakan dan …, 2022 - researchgate.net
Abstrak Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi isu krusial karena tingginya
pelanggaran netralitas ASN pada pemilihan umum (Pemilu) sebelumnya. Isu ini menjadi …
pelanggaran netralitas ASN pada pemilihan umum (Pemilu) sebelumnya. Isu ini menjadi …
Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Antara Hak Politik dan Kewajiban Untuk Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
VAA Ningtyas - Binamulia Hukum, 2021 - ejournal.hukumunkris.id
Sikap netral dan independen dari intervensi politik merupakan sebuah kewajiban hukum
yang harus ditaati oleh setiap Aparatur Sipil Negara. Sudah menjadi keharusan bagi setiap …
yang harus ditaati oleh setiap Aparatur Sipil Negara. Sudah menjadi keharusan bagi setiap …
The Stringent Support Requirements for Independent Candidates in Regional Elections: A Legal Self-Critique of Indonesian Democracy: Besarnya Syarat Dukungan …
Y Prasetyo - Jurnal Konstitusi, 2024 - jurnalkonstitusi.mkri.id
Local Election is considered not to reflect democracy, there are still obstacles in the form of a
large percentage of support requirements that make it difficult for independent candidates …
large percentage of support requirements that make it difficult for independent candidates …
Peran Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Menyediakan Akses Hak Pilih Penyandang Disabilitas (Studi Pada Pilkada Tahun 2020 Kota Bandar Lampung)
W Cahyani - 2023 - repository.radenintan.ac.id
ABSTRAK PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM MENYEDIAKAN AKSES HAK
PILIH PENYANDANG DISABILITAS (Studi pada Pilkada Tahun 2020 Kota Bandar …
PILIH PENYANDANG DISABILITAS (Studi pada Pilkada Tahun 2020 Kota Bandar …
REKONSTRUKSI PENGATURAN HAK DIPILIH PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF MENURUT UUD 1945
PPA Saifulloh - Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan …, 2022 - rechtsvinding.bphn.go.id
Abstract Hak Dipilih dalam Pemilihan Umum merupakan hak konstitusional warga negara
yang dijamin UUD 1945. Akan tetapi, terdapat pengaturan yang diskriminatif di mana warga …
yang dijamin UUD 1945. Akan tetapi, terdapat pengaturan yang diskriminatif di mana warga …
Legal Policy Pembatasan Hak Politik Anggota Kepolisian dan Prajurit TNI di Indonesia: Sebuah Evaluasi
RDB Suwartono - … Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam …, 2024 - journal.uii.ac.id
Pembatasan hak politik bagi anggota kepolisian dan prajurit TNI menjadi isu lama yang
nyaris terlupakan. Namun, isu ini kembali relevan tatkala Pemilu 2024 dilaksanakan …
nyaris terlupakan. Namun, isu ini kembali relevan tatkala Pemilu 2024 dilaksanakan …
Evaluasi metode registrasi data pemilih dalam jaminan perlindungan hak untuk memilih (Studi Registrasi Data Pemilih di Apartemen Kalibata City)
W Kandito, C Paskarina, R Solihah - MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu …, 2022 - ojs.unigal.ac.id
Perludem mengemukakan banyaknya pemilih di hunian vertikal Provinsi DKI Jakarta belum
terdokumentasi dengan baik akibat sulitnya aparat melakukan pendataan maupun …
terdokumentasi dengan baik akibat sulitnya aparat melakukan pendataan maupun …
A Comparison of Legislative Election Systems in Indonesia and Malaysia
The article aimed to analyze the comparison of electoral systems in Indonesia and Malaysia
due to relevant differences and similarities. In Malaysia, the legislative election system was …
due to relevant differences and similarities. In Malaysia, the legislative election system was …
Hak Politik dan Hukum Aparatur Sipil Negara Perspektif Mashlahah Mursalah
This article discusses how issued legal instruments can restrict the political rights of the
State Civil Apparatus. Political rights, which are guaranteed by the 1945 Constitution of the …
State Civil Apparatus. Political rights, which are guaranteed by the 1945 Constitution of the …
[PDF][PDF] Pelaksanaan Pilkada Serentak di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Qawaid Fiqhiyyah
F Wahyudi, M Hanifannur - Tahkim, 2021 - scholar.archive.org
Pilkada adalah salah satu perwujudan dari pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Rakyat diberikan hak untuk aktif dalam menentukan …
penyelenggaraan pemerintahan. Rakyat diberikan hak untuk aktif dalam menentukan …