Analysis of child marriage and related policies in Indonesia: Sustainable development issue
N Duadji, N Tresiana - Problemy Ekorozwoju, 2022 - yadda.icm.edu.pl
Child marriage is a prevalent social problem in developing countries, including Indonesia,
and its implementation has been prohibited in all regions of Indonesia. The revision of the …
and its implementation has been prohibited in all regions of Indonesia. The revision of the …
[PDF][PDF] Advokasi Pembentukan Forum Anak Nagari
Salah satu hak anak yang jarang terpenuhi adalah hak untuk berpartisipasi. Anak tidak
hanya dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam keluarga tetapi juga harus …
hanya dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam keluarga tetapi juga harus …
Urgensitas Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bandung Barat dalam Rangka Menjamin Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak
Y Mayasari, RA Bahri - Jurnal …, 2022 - journal.universitaspahlawan.ac.id
Salah satu upaya pemerintah daerah dalam menjamin pemenuhan dan perlindungan hak
anak dilakukan melalui pembangunan Kabupaten Layak Anak. Penyelenggaraan …
anak dilakukan melalui pembangunan Kabupaten Layak Anak. Penyelenggaraan …
Dampak Positif Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Dalam Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten …
Perlindungan Anak Dalam Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten …
Collaborative Governance in Creating a Child-Friendly City in Banda Aceh City
NB Ulfa, PI Setyoko - Jurnal Public Policy, 2023 - jurnal.utu.ac.id
Abstract Child-Friendly City is an effort to make cities safe, decent, and friendly for children.
Child-Friendly Cities is a child-based development system integrated with government …
Child-Friendly Cities is a child-based development system integrated with government …
Collaborative governance dalam pengelolaan ruang terbuka hijau publik (RTHP) di Kota Yogyakarta
FN Suratman, A Darumurti - Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan …, 2021 - journal.umy.ac.id
Collaborative Governance merupakan kerjasama antar Stakeholder yang memuat pihak
pemerintah, swasta dan masyarakat. Kota Yogyakarta sangat memerlukan kerjasama antar …
pemerintah, swasta dan masyarakat. Kota Yogyakarta sangat memerlukan kerjasama antar …
Sinergitas Pemerintah, Swasta Dan Civil Society Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak Di Kota Yogyakarta
A Siskasari, A Darumurti… - Jurnal Pemerintahan Dan …, 2020 - journal.umy.ac.id
Abstract Kota Layak Anak merupakan kabupaten/kota yang mempunyai sistem
pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya …
pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya …
Collaborative Governance dalam Upaya Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Madiun
FN Arofah - 2022 - digilib.uns.ac.id
Kota Madiun tengah mengembangkan diri menjadi Kota Layak Anak (KLA). Peran dan
komitmen berbagai pihak dibutuhkan untuk mewujudkan pembangunan yang peduli …
komitmen berbagai pihak dibutuhkan untuk mewujudkan pembangunan yang peduli …
Kolaborasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau Ditinjau Dari Model Tata Kelola Kolaboratif
MO Damanik, AYS Rahayu - Publikauma: Jurnal Administrasi Publik …, 2021 - ojs.uma.ac.id
Abstract Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla) merupakan bencana tahunan di Provinsi
Riau yang tidak terelakkan dan berdampak luar biasa di dalam maupun luar negeri …
Riau yang tidak terelakkan dan berdampak luar biasa di dalam maupun luar negeri …
Power Sharing Stakeholder of Child-Friendly City Task Force
The task force collaboration forum is present to strengthen and increase stakeholders'
commitment to developing Child-Friendly Cities in Padang City. However, the optimization of …
commitment to developing Child-Friendly Cities in Padang City. However, the optimization of …