Penanggulangan bencana pada tahap pascabencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana

WM Gerungan - Lex et Societatis, 2019 - ejournal.unsrat.ac.id
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan
penanggulangan bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang …

Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRD) Dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran Dan Pengawasan Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja …

IS Kirihio - Lex Administratum, 2019 - ejournal.unsrat.ac.id
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah tugas dan wewenang Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan bagaimanakah peranan Dewan Perwakilan Rakyat …

Urusan Pemerintahan Konkuren menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

S Bihuku - Lex Administratum, 2018 - ejournal.unsrat.ac.id
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana klasifikasi urusan
pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan …

Recentralization of Regional Authority: Legal Implications of the Enactment of Emergency Law Number 2 of 2022 on Job Creation in Regional Autonomy

MA Maulidi - As-Siyasi: Journal of Constitutional Law, 2023 - ejournal.radenintan.ac.id
Abstract The Enactment of Emergency Law Number 2 of 2022 on Job Creation (Job
Creation Emergency Law) brings significant juridical implications to the implementation of …

Tugas Dan Wewenang Pemerintah Dalam Melaksanakan Pengelolaan Sampah Yang Berwawasan Lingkungan Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 …

CA Untu - Lex Et Societatis, 2020 - ejournal.unsrat.ac.id
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana tugas pemerintah
dalam melaksanakan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan menurut Undang …

Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Fungsi Dan Kewenangan Negara Dalam Memelihara Fakir Miskin (Studi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang …

S NABILA - 2021 - repository.radenintan.ac.id
Negara kesatuan republik Indonesia menjadikan Undang-Undang Dasar tahun 1945 (UUD
1945) seabagai dasar negara mempunyai tanggung jawab untuk memajukan …

Environmental Policy in the Wake of Indonesia's Fourth Industrial Revolution

M Anggusti - Envtl. Pol'y & L., 2019 - HeinOnline
Through the momentum of its 7 3rd Independence Day, the Republic of Indonesia is
expected to enable all Indonesian people to return to the ideals of independence recorded …

Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah Akibat Cacat Hukum Administrasi

MTP Dotulung - Lex Privatum, 2018 - ejournal.unsrat.ac.id
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana sertipikat hak atas
tanah yang cacat hukum administrasi dan bagaimana pembatalan sertipikat hak atas tanah …

Tugas Dan Wewenang Ombudsman Dalam Memberantas Dan Mencegah Maladministrasi

M Kaligis - Lex Administratum, 2019 - ejournal.unsrat.ac.id
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana tugas ombudsman
dalam dan memberantas dan mencegah maladministrasi di Indonesia? Dan bagaimana …

Urgensi Penegakan Hukum Tata Pemerintahan

M Jeddawi - Jurnal Pallangga Praja (JPP), 2020 - ejournal.ipdn.ac.id
ABSTRAK Pandemi global, Virus Corona harus dicegah, dibatasi, dan dihentikan
penyebarannya ke seluruh wilayah Indonesia.. Sebagai negara bangsa berdasarkan …