[PDF][PDF] Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Surat Oleh Para Pihak
P Diana, P Vera, IK Mertha, IG Artha - 2017 - academia.edu
Law No. 30 of 2004 (UUJN) as well as in Law No. 2 of 2014 about Amendment of the Notary
position law (UUJN Amendment) have not set the presence of legal sanctions on …
position law (UUJN Amendment) have not set the presence of legal sanctions on …
Regulasi Ideal Pendaftaran Tanah Terhadap Bukti Sertipikat Yang Berbasis Kepastian Hukum
S Nitiyudo - 2023 - repository.unissula.ac.id
Konflik Pengaturan Pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang
perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang telah …
perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang telah …
Pertanggungjawaban Hukum Bagi Notaris Terhadap Aktanya Yang Mengandung Keterangan Palsu
AS Candra, B Anzward - Journal de Facto, 2022 - jurnal.pascasarjana.uniba-bpn.ac.id
Tujuan Penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang Pertanggungjawaban
Hukum bagi Notaris dalam pembuatan akta yang dibuatnya yang mengandung keterangan …
Hukum bagi Notaris dalam pembuatan akta yang dibuatnya yang mengandung keterangan …
REKONSTRUKSI REGULASI PENYIMPANAN MINUTA AKTA SEBAGAI PROTOKOL NOTARIS SECARA ELEKTRONIK BERBASIS NILAI KEPASTIAN HUKUM
R Rahadian - 2023 - repository.unissula.ac.id
Notaris bertanggungjawab melakukan penyimpanan dan pemeliharaan minuta akta
sebagai bagian dari protokol Notaris, yang merupakan arsip negara. Implikasi hukum cyber …
sebagai bagian dari protokol Notaris, yang merupakan arsip negara. Implikasi hukum cyber …
ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS TERHADAP MALPRAKTEK DALAM PEMBUATAN AKTA
FSB Kaligis - LEX ADMINISTRATUM, 2022 - ejournal.unsrat.ac.id
Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana standar bagi seorang
Notaris dalam melaksanakan jabatannya untuk membuat akta yang bersifat notaril dan …
Notaris dalam melaksanakan jabatannya untuk membuat akta yang bersifat notaril dan …
REKONSTRUKSI REGULASI PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI DAN KUASA JUAL DALAM JUAL BELI HAK ATAS TANAH YANG SAH BERBASIS NILAI …
B Pamujiharto - 2022 - repository.unissula.ac.id
Pengaturan PPJB dalam KUHPerdata pada dasarnya tidak ditemukan secara tegas.
Konteks PPJB ini pada prinsipnya sama dengan konteks hukum perikatan/perjanjian dalam …
Konteks PPJB ini pada prinsipnya sama dengan konteks hukum perikatan/perjanjian dalam …
Rekonstruksi Pengaturan Perluasan Zonasi Jabatan Notaris di Indonesia Yang Berbasis Nilai Keadilan
E Riduan - 2021 - search.proquest.com
Disertasi ini dilandasi adanya perangkat pengaturan perluasan zonasi jabatan Notaris di
Indonesia. Ketentuan formasi jabatan Notaris yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 …
Indonesia. Ketentuan formasi jabatan Notaris yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 …