Analisis Pelayanan Publik Di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Kota Mojokerto
IZ Rachmad, S Pramono - Soetomo Magister Ilmu …, 2024 - ejournal.unitomo.ac.id
Lembaga kepolisian diberikan tanggung jawab untuk meningkatkan kinerja pelayanan ke
masyarakat menuju strive for excellent (pelayanan yang baik). Demi meningkatkan Kinerja …
masyarakat menuju strive for excellent (pelayanan yang baik). Demi meningkatkan Kinerja …
GAGASAN PEMILIHAN UMUM YANG DEMOKRASTIS DALAM UUD 1945 DAN IMPLEMENTASINYA PADA PEMILU LEGISLATIF 2004 DAN 2009
PPA Saifulloh - 2013 - dspace.uii.ac.id
Tesis ini membahas tentang gagasan (original intent) Sistem Pemilu yang termaktub dalam
konstitusi yang Penulis teliti dari risalah-risalah rapat pembentukan UUD 1945 …
konstitusi yang Penulis teliti dari risalah-risalah rapat pembentukan UUD 1945 …
Analisis Pelayanan Publik Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau (Studi Di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu)
I Sukmanda - 2020 - repository.uir.ac.id
ANALISIS PELAYANAN PUBLIK PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH RIAU (STUDI DI SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN TERPADU) Page 1 ANALISIS …
DAERAH RIAU (STUDI DI SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN TERPADU) Page 1 ANALISIS …
[PDF][PDF] MODUL BELAJAR MANDIRI
C GURU - 2021 - disdikbud.pontianak.go.id
Peran guru profesional dalam proses pembelajaran sangat penting sebagai kunci
keberhasilan belajar peserta didik. Guru profesional adalah guru yang kompeten …
keberhasilan belajar peserta didik. Guru profesional adalah guru yang kompeten …
Improving the Performance of the Integrated Police Service Center (SPKT) of the Pati Police in Serving the Community to Realize Humanistic Police Services
H Amin - Ratio Legis Journal - jurnal.unissula.ac.id
PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA MILITER DALAM MELINDUNGI HAK PRAJURIT DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1997 DAN …
SH Ginung Yudianto - 2013 - eprints.undip.ac.id
Kekosongan hukum akibat belum adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur
pelaksanaan Hukum Acara Tata Usaha Militer sebagaimana diatur dalam Bab V Undang …
pelaksanaan Hukum Acara Tata Usaha Militer sebagaimana diatur dalam Bab V Undang …