Kebebasan Hak Sosial-Politik Dan Partisipasi Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia
Prinsip dari sebuah negara demokrasi adalah dengan menjunjung tinggi Konstitusi dan
ideologi dalam sebuah negara. Kebebasan dalam hak sosial dan politik menjadi sebuah …
ideologi dalam sebuah negara. Kebebasan dalam hak sosial dan politik menjadi sebuah …
Politik Hukum Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional Yang Responsif Di Era Globalisasi
P Astomo - Masalah-Masalah Hukum, 2021 - ejournal.undip.ac.id
Di Indonesia, pendidikan menjadi prioritas utama karena tuntutan globalisasi. Pemerintah
fokus untuk membangun Sistem Pendidikan Nasional yang berbasis pada pengembangan …
fokus untuk membangun Sistem Pendidikan Nasional yang berbasis pada pengembangan …
Tata kelola perlindungan data pribadi di era metaverse (telaah yuridis undang-undang perlindungan data pribadi)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata mengelola perlindungan data pribadi di era
metaverse. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan …
metaverse. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan …
Independensi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi
M Habibi - Cepalo, 2020 - jurnal.fh.unila.ac.id
After the enactment of Law Number 19 of 2019 concerning the Second Amendment to
Corruption Eradication Commission (KPK) Law, the position of the KPK which was originally …
Corruption Eradication Commission (KPK) Law, the position of the KPK which was originally …
Aplikasi Konsep Negara Hukum Dan Demokrasi Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia
F Iswari - JCH (Jurnal Cendekia Hukum), 2020 - e-jurnal.stih-pm.ac.id
Keterlibatan rakyat dalam penentuan kebijakan publik, seperti dalam pembentukan
undangundang merupakan pencerminan suatu negara yang mensinerjikan antara hukum …
undangundang merupakan pencerminan suatu negara yang mensinerjikan antara hukum …
Regulation of Regional Government on Halal Tourism Destinations in West Nusa Tenggara Province after Constitutional Court Decision Number 137/PUU-XIII/2015
AK Jaelani, IR Handayani - … on Globalization of Law and Local …, 2019 - atlantis-press.com
The present study is initiated by the proliferation of a very broad authority of Regional
Government in forming Regional Regulation that is not in line with the synchronization and …
Government in forming Regional Regulation that is not in line with the synchronization and …
Urgensi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan undang-undang yang bersifat demokratis di indonesia
Dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, maka wajib dilakukan
pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan …
pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan …
[图书][B] Keadilan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Kejaksaan
M Yusni - 2020 - books.google.com
Perkembangan modus operand! tindak pidana korupsi maupun dampak kerugian yang
sangat besar terhadap keuangan negara telah mengubah “mindset” Kejaksaan RI dalam …
sangat besar terhadap keuangan negara telah mengubah “mindset” Kejaksaan RI dalam …
Peran digitalisasi dalam meningkatkan partisipasi publik pada pengambilan keputusan tata negara
AFR Harahap, AM Harahap - Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan …, 2023 - jurnal.iicet.org
Perkembangan teknologi saat ini yang begitu pesat sehingga sangat dibutuhkannya
penyesuaian terhadap teknologi demi menunjang kegiatan sehari-hari, pemerintah sebagai …
penyesuaian terhadap teknologi demi menunjang kegiatan sehari-hari, pemerintah sebagai …
Penataan Sistem Peraturan Perundang-Undangan Dalam Mendukung Penguatan Konstitusi Ekonomi Indonesia
RS Luhukay, AK Jaelani - Jatiswara, 2019 - jatiswara.unram.ac.id
Penelitian ini dilatar belakangi oleh dilema penataan sistem peraturan perundang-
undangan yang obesitas dan over regulated ditengah pembangunan ekonomi yang …
undangan yang obesitas dan over regulated ditengah pembangunan ekonomi yang …