Wewenang Dewan Perwakilan Daerah dalam Memperkuat Otonomi Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
H Wuryandanu, Z Arifin - Hukum dan Demokrasi (HD), 2024 - journal.stih-pgl.ac.id
Dalam sistem pemerintahan Indonesia, DPD adalah representasi dari rakyat, lembaga
negara yang secara konstitusional diberi wewenang dan tugas mewakili kepentingan …
negara yang secara konstitusional diberi wewenang dan tugas mewakili kepentingan …
POSISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM POLEMIK PERJANJIAN BILATERAL RI-SINGAPURA
I Hardeka - Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang …, 2022 - ejournal.uinsatu.ac.id
Sejumlah perjanjian bilateral yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dengan
Singapura pada 25 Januari 2022 yang lalu telah memicu timbulnya polemik di tengah …
Singapura pada 25 Januari 2022 yang lalu telah memicu timbulnya polemik di tengah …
Lembaga perwakilan dan checks and balances dalam kekuasaan Negara
E Purnama - Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 2014 - jurnal.usk.ac.id
The amendment of the 1945 Indonesian Constitution since 1998-2002 was resulting in
some remain problems on Indonesian constitutional system, it is relating to each authority of …
some remain problems on Indonesian constitutional system, it is relating to each authority of …
Constitutional Design Of Village Head's Term Of Office After Constitutional Court Decision
HC SY - Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum …, 2023 - rechtsvinding.bphn.go.id
Provisions regarding the tenure of the Village Head have been regulated in Article 39 of the
Village Law which explains that the Village Head holds office for 6 (six) years. However, this …
Village Law which explains that the Village Head holds office for 6 (six) years. However, this …
Kepastian Hukum Program Legislasi Kabupaten/Kotaterhadap Pembangunan Hukum Di Daerah
A Ansarullah, P Eddy, E Efendi - Jurnal Suara Hukum, 2022 - journal.unesa.ac.id
Abstrak Pembentukan Qanun Kabupaten/Kota melalui suatu program legislasi yang
dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan sistematis dengan tujuan untuk mewujudkan …
dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan sistematis dengan tujuan untuk mewujudkan …
Diskriminasi Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Kelembagaan Bikameral di Indonesia
HH Atagoran - 2024 - repository.uki.ac.id
Perihal kewenangan DPD dalam sistem bikameral pasca amendemen kelima UUD 1945
menunjukkan adanya ketimpangan kewenangan antara DPD dan DPR. Kondisi demikian …
menunjukkan adanya ketimpangan kewenangan antara DPD dan DPR. Kondisi demikian …
Penerapan Hak Imunitas yang dimiliki oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Urgensi Forum Previlegiatum
AA Putra, H Asy'ari, US Hardjanto - Diponegoro Law Journal, 2016 - ejournal3.undip.ac.id
Salah satu lembaga yang termuat dalam Konstitusi ialah Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia (DPR RI). DPR RI mempunyai wewenang, tugas hingga hak-hak guna …
Republik Indonesia (DPR RI). DPR RI mempunyai wewenang, tugas hingga hak-hak guna …
Analisis Yuridis tentang Problematika Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia
S Natalia - 2024 - repository.uki.ac.id
Dewan Perwakilan Rakyat merupakan badan legislatif yang memiliki legitimasi paling kuat
dalam pembentukan undang-undang di Indonesia. Namun dalam proses pembentukan …
dalam pembentukan undang-undang di Indonesia. Namun dalam proses pembentukan …
[PDF][PDF] Partisipasi Partai Politik Lokal dalam Perpolitikan Nasional Pada Keanggotaan DPD
The existence of the Senate (DPD) can be summed up as a meeting between
democratization and regional autonomy. The formation of the Senate (DPD) is of course to …
democratization and regional autonomy. The formation of the Senate (DPD) is of course to …
Optimalisasi Fungsi Dprd Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah Dikota Pekalaongan)
W Widoyo, RB Suharto - Jurnal Hukum Khaira Ummah, 2017 - jurnal.unissula.ac.id