Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Laporan Bappelitbangda Kabupaten Bandung
This study aims to determine whether there is an effect of the administration of regional
property on the quality of the financial statements of Bappelitbangda Bandung Regency …
property on the quality of the financial statements of Bappelitbangda Bandung Regency …
FIXED ASSET MANAGEMENT ACCOUNTABILITY OF BATU CITY GOVERNMENT:........
RL Wijayanti, EG Sukoharsono, B Hari - The International Journal of …, 2016 - ijabs.ub.ac.id
Abstract     The aim of this study is to describe and to analyze the accountability of Batu
City Government’ s fixed asset management. The objects of this study are concerned …
City Government’ s fixed asset management. The objects of this study are concerned …
Penatausahaan Aset Tetap pada Pemerintah Daerah dengan Opini BPK Wajar dengan Pengecualian (WDP)
R Yanto - OPTIMAL Jurnal Ekonomi dan Manajemen, 2022 - journal.amikveteran.ac.id
Mengelola dan menata aset dengan baik dan benar menjadi sebuah keharusan bagi
instansi ataupun pemerintah daerah. Sebab aset merupakan suatu hal yang sangat penting …
instansi ataupun pemerintah daerah. Sebab aset merupakan suatu hal yang sangat penting …
EVALUASI PELAKSANAAN PEMBUKUAN, INVENTARISASI, DAN PELAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH …
VL Sondakh, HRN Wokas… - Jurnal EMBA: Jurnal …, 2023 - ejournal.unsrat.ac.id
Abstract Barang Milik Daerah (BMD)/aset daerah merupakan suatu kekayaan daerah yang
dapat berperan sebagai jaminan pembangunan daerah dan apabila dikelola dan dipelihara …
dapat berperan sebagai jaminan pembangunan daerah dan apabila dikelola dan dipelihara …
Evaluasi Penatausahaan Aset Tetap dalam Pencapaian Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung
AD Permatasari, H Hastuti - Prosiding Industrial Research …, 2020 - jurnal.polban.ac.id
Abstract Pemerintah Kota Bandung mencapai opini WTP untuk pertama kalinya pada tahun
laporan 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbaikan pelaksaan …
laporan 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbaikan pelaksaan …
IMPLEMENTASI PENGHAPUSAN ASET TETAP DAN ASET TIDAK BERWUJUDSTUDI KASUS PADA BPPKAD KABUPATEN BLORA TAHUN 2019
PS Anugraini, S Puryandani - Magisma: Jurnal …, 2021 - jurnal.stiebankbpdjateng.ac.id
ABSTRAK Proses penghapusan Barang Milik Daerah merupakan salah satu rangkaian
pengelolaan aset milik Pemerintah Daerah yang sangat penting dan utama. Proses tersebut …
pengelolaan aset milik Pemerintah Daerah yang sangat penting dan utama. Proses tersebut …
Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang
EJ Agustina, U Rani - Bilancia: Jurnal Ilmiah …, 2020 - ejournal.pelitaindonesia.ac.id
The purpose of this research is to find out how the management of fixed assets in Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang. The object of this research is the …
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang. The object of this research is the …
Evaluasi Pengamanan Aset Tetap Tanah Dalam Rangka Menciptakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Yang Tertib (Studi Kasus BKAD Kota Bogor)
S Frestiawan, RN Muhammad - … Accounting Research Journal, 2024 - jurnal.polban.ac.id
This study aims to evaluate security activities and find obstacles that become obstacles in
the process of securing land fixed assets at the Regional Finance and Assets Agency …
the process of securing land fixed assets at the Regional Finance and Assets Agency …
Evaluasi, Efisiensi, dan Efektivitas Penatausahaan Aset di Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara (LPPBMN) Sekretariat Jenderal …
VB Ramadhan - 2024 - dspace.uii.ac.id
Aset atau Barang Milik Negara (BMN) merupakan sumber daya ekonomi yang diatur secara
ketat oleh pemerintah. Pengelolaan aset melibatkan serangkaian kegiatan …
ketat oleh pemerintah. Pengelolaan aset melibatkan serangkaian kegiatan …
PENATAUSAHAAN ASET DALAM MENINGKATKAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT
PS Gulo - 2024 - eprints.ipdn.ac.id
ABSTRACT Problem Statement/Background (GAP): The West Nias Regency Government,
like other regional governments in Indonesia, has the responsibility to ensure transparent …
like other regional governments in Indonesia, has the responsibility to ensure transparent …