Penegakan Hukum Illegal Fishing dalam Perspektif UNCLOS 1982

A Jamilah, HS Disemadi - Mulawarman Law Review, 2020 - e-journal.fh.unmul.ac.id
Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar kedua didunia yang mempunyai
kekayaan sumber daya perairan yang cukup tinggi serta sumber daya hayati yang …

Penegakan hukum terhadap kapal asing yang melakukan illegal fishing di wilayah perairan Indonesia menurut UNCLOS 1982 (United Nations Convention on The …

MI Siahaya - Lex Crimen, 2021 - ejournal.unsrat.ac.id
Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah penegakan
hukum terhadap kapal asing yang melakukan Illegal Fishing menurut UNCLOS 1982 …

Inhibiting Factors in Enforcement Law of Illegal Fishing Indonesian Seas Based on International Maritime Law

LA Perdana, F Windradi, AG Sari… - … on Humanities and …, 2022 - atlantis-press.com
This research aims to do and review the legal certainty from the crime of illegal fishing and
factors that affect the weakness of law enforcement for foreign vessels that carry out unlawful …

Kerjasama Lintas Batas Negara Pada Zona Ekonomi Eksklusif Dalam Rangka Pengelolaan Sumber Daya Ikan Yang Berkelanjutan

E Septaria - 2023 - repository.unja.ac.id
Indonesia yang memiliki Zona Ekonomi yang sanga luas mencoba untuk mengelola sumber
daya ikan agar tetap lestari menghadapi masalah yaitu praktik Illegal, Unreported …

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCURIAN IKAN OLEH KAPAL ASING DI PERAIRAN INDONESIA

AT Takarianta - LEX PRIVATUM, 2025 - ejournal.unsrat.ac.id
Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki wilayah laut yang jauh
lebih luas dibandingkan dengan daratan. Sektor perikanan memegang peranan penting …

Oceanographic Parameter Measurement System Based on LoRA Communication Module

A Amir, U Suwardoyo, INP Irwan - JOURNAL OF INFORMATICS AND …, 2024 - ojs.uma.ac.id
Measurement of oceanographic parameters is needed to determine the condition of the
ecosystem in the water area so that it can be the basis for carrying out conservation activities …

Peranan Hukum Pidana Nasional dalam Penegakan Hukum Illegal Fishing oleh Kapal Asing di Perairan Indonesia

BP Deddi - 2022 - search.proquest.com
Fungsi hukum selain sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya perikanan juga
memiliki kelebihan yakni sifat mengikat atau memaksa dari hukum itu sendiri. Hal ini sesuai …

Urgensi Pengetahuan Nelayan Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja di Bidang Kelautan dan Perikanan

M Shafira, H Siswanto, DG Maulani, S Riski… - Jurnal Pengabdian …, 2022 - jpmi.journals.id
Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya meningkatkan pengetahuan
dan kesadaran hukum terhadap Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaanya …

Analisis proses penggantian bendera kapal asing menjadi kapal bendera indonesia di Subdirektorat Pengukuran Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal

CVB Manik, A Gumay - Journal Marine Inside, 2024 - ejournal.poltekpel-banten.ac.id
Penelitian ini bertujuan untuk mendalami proses pendaftaran kapal, yang penting untuk
keselamatan dan keamanan transportasi laut serta pelestarian lingkungan laut. Metode …

SHIP SINKING POLICY: A LEGAL CHOICE TO ERADICATE ILLEGAL FISHING IN INDONESIA

FP Rahmadani, A Triono - Lampung Journal of International …, 2022 - jurnal.fh.unila.ac.id
Illegal fishing is a serious problem and is detrimental to Indonesia. In overcoming these
problem, the Indonesian government has taken several policies including the sinking of …