In The Coalitions Presidents Make, Marcus Mietzner explains how Indonesia has turned its
volatile post-authoritarian presidential system into one of the world's most stable. He argues …

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Kewenangan
Mahkamah Agung sebagai Lembaga Yudikatif dalam Membuat suatu Peraturan Perundang …

Sebagai resultan dari demokrasi berdasarkan permusyawaratan dan perwakilan di
Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen menghadirkan MPR sebagai …

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan hak angket Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) dalam tata kelola negara Indonesia, khususnya dalam pengawasan …

Disharmoni peraturan perundang-undangan pada hakikatnya tidak terlepas dari lembaga
yang mempunyai wewenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan. Karena …

Penelitian ini mengangkat permasalahan dimasukkannya kembali Ketetapan MPR ke
dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang …

The re-enters of People's Consultative Assembly's Provision (MPR'S Provision) in the
regulations of law hierarchy in Indonesia legal system, certainly has its own impact. One of …

Re-eksitensi TAP MPR telah membawa atensi akademik, namun masih terdapat aspek
terlewatkan yaitu terkait kajian dari aspek pergulatan di legislatif mengapa TAP MPR masuk …

Perkembangan ketatanegaraan Indonesia dewasa ini dalam ranah peraturan perundang-
undangan menunjukkan adanya kekosongan hukum di dalam sistem pengujian peraturan …

Partai politik merupakan salah satu instrumen terpenting dalam penyelenggaraan
kehidupan politik modern yang didasarkan pada nilai-nilai demokrasi. Sebagai isntrumen …