[PDF][PDF] Sistem keadilan pemilu dalam penanganan pelanggaran dan sengketa proses pemilu serentak 2019 di sumatera barat electoral justice system in handling

K Fahmi, F Amsari, B Azheri, MI Kabullah - Jurnal Konstitusi, 2020 - academia.edu
Sistem keadilan pemilu telah dibangun dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Hal
itu ditandai dengan diaturnya seluruh prosedur pelaksanaan tahapan pemilu dan …

Keadilan Pemilu Dalam Perkara Pidana Pemilu: Studi terhadap Putusan Pengadilan

D Heryansyah - Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 2022 - journal.uii.ac.id
Keadilan pemilu setidaknya dapat dilihat dari dua aspek penting, yaitu terkait prosedur
pelaksanaan Pemilu dan mekanisme penyelesaian pelanggaran Pemilu. Pelanggaran …

Disharmoni Pembatasan Hak Politik Mantan Terpidana Menjadi Calon Anggota Legislatif Pemilihan Umum 2024

Y Munawwir - Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang …, 2023 - ejournal.uinsatu.ac.id
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui disharmoni pembatasan hak politik mantan
terpidana menjadi calon anggota legislatif Pemilihan Umum 2024 dan untuk mengetahui …

Disclosure Pelaksanaan Pemilu Demi Terwujudnya Penerimaan Hasil Pemilu Yang Berkeadilan

W Silalahi - Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, 2021 - journal.bawaslu.go.id
Rakyat merupakan pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara yang dilaksanakan
secara demokratis. Kedaulatan rakyat yang demokratis ini dilaksanakan melalui pemilu …

PENGATURAN PERLINDUNGAN HAK UNTUK MEMILIH DALAM KERANGKA HUKUM PEMILU SERTA KAITANNYA DENGAN DOKTRIN KONSTITUSIONALISME …

RM Kossah - Jurnal Bawaslu DKI, 2023 - journal.bawaslu.go.id
Artikel ini mengkaji pengaturan perlindungan hak untuk memilih dalam kerangka hukum
pemilu yang dikaitkan dengan doktrin konstitusionalisme dan doktrin pemilu demokratis …

Hak Kontitusional Mantan Narapidana Kasus Narkotika Ditinjau Dalam Hukum Positif Dan Fiqh Siyasah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX …

Y Alwi - 2023 - repository.ar-raniry.ac.id
Hak politik atau konstitusional warga negara telah diatur sesuai undang-undang yang
berlaku dan dilindungi oleh UUD 1945, dalam penelitian ini mengkaji tentang Putusan …

Juridical Review of the Constitutional Rights of Former Convicts Obtaining Parole in Nominating Regional Head Elections

PDD Malau, S Ahmad, A Rifai - Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas …, 2024 - jurnal.untirta.ac.id
This article focusing on the ex-convict with sentence of 5 (five) years or more with his
position as will candidate contestant election general and chief area. In study This writer lift a …

Application of the Concept of Justice as Fairness in Limiting the Voting Rights of Former Convicts to Run for Elected Public Officials

A Etra, A Hidayat, P Pujiyono - International journal of health sciences - neliti.com
Restrictions on the voting rights of former convicts to run for public officials who are
introduced to the conditions to be able to run for public officials can be said to be rights …

PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN PEMILU DITINJAU DARI PERSPEKTIF PENGAWAS PEMILU

BKP Raya - journal.bawaslu.go.id
Keadilan Pemilu berkaitan dengan nilai asas atau prinsip yang membingkai keseluruhan
proses dan hasil Pemilu. Keadilan Pemilu merupakan asas Pemilu yang secara …

Penegakan hukum pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan 2020

A Tian - 2013 - etheses.uingusdur.ac.id
Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan 2020 masih
ditemukan banyak pelanggaran. Tercatat sejumlah 13 kasus dugaan pelanggaran yang …