Hukum Administrasi Dan Sistem Peradilan Di Indonesia Yang Berkeadilan Sesuai Asas-Asas Pancasila

K Sudarmanto - Jurnal Ius Constituendum, 2021 - journals.usm.ac.id
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum administrasi dan
sistem peradilan di Indonesia yang berkeadilan sesuai asas-asas Pancasila, serta …

Contempt of Court dalam Pelaksanaan Putusan PTUN: Suatu Perbandingan Indonesia dan Prancis

FRD Miarsa, M Zamroni, AH Romadhon… - Journal of Judicial …, 2021 - journal.uib.ac.id
The aim of comparing the TUN judicial system in France with the Indonesian state is to
provide an analysis of the competence of state administration justice in France (its …

Potential environmental damage as a legal standing qualification of environmental organizations in realizing environmental justice (a preliminary study)

BG Spaltani, A Sulistiyono… - AIP Conference …, 2023 - pubs.aip.org
This research's background is previously the Environmental Organization only has legal
standing based on the interests of environmental conservation because of pollution or …

Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 6/G/Pilkada/2020/Pttun-Mdn Dalam Perspektif Kepastian Hukum

H Munte, CST Sagala - Jurnal Mercatoria, 2021 - ojs.uma.ac.id
Artikel ini bertujuan untuk untuk mengetahui kedudukan putusan peradilan administrasi
negara di Indonesia dan kepastian hukum pelaksanaan putusan peradilan administrasi …

[HTML][HTML] Discourses of Legal Certainty in Execution of Administrative Court Decision

N Martana, PAH Martana, KA Sudiarawan… - … Journal of Law, 2019 - books.google.com
After the enactment of the Law of Government Administration implied to regulation
concerning the execution of the Administrative Court Judgment. Some pro-cons academic …

PENGUJIAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM TINDAKAN FAKTUAL DI PTUN (STUDI PUTUSAN PTUN NOMOR 2/P/PW/2017/PTUN. JBI)

S Maslul - SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, 2022 - ejournal.nusantaraglobal.ac.id
Tindakan faktual atau (feitelijk handelingen) mendapat pemaknaan baru seiring dengan
lahirnya UU Administrasi Pemerintahan. Selain tidak konsistennya dalam penyebutan juga …

[图书][B] Perempuan dalam Pusaran Pemilu

R Riyanti - 2021 - books.google.com
Dalam 25 tahun ini dorongan untuk mewujudkan keterlibatan perempuan di ruang publik
terus dilakukan. Indonesia mewujudkanya untuk pertama kali dalam Undang-Undang (UU) …

Uji Proposonalitas UUD 1945: Pembatasan Hak Beragama Dalam Pembubaran Hizbut Thahrir Indonesia

EM Oktavia - Jurnal Restorasi Hukum, 2024 - ejournal.uin-suka.ac.id
This study analyzes the proportionality of restrictions on religious rights in the dissolution of
HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) by the Indonesian government, as it relates to the principles of …

[PDF][PDF] IMPLIKASI KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA FIKTIF POSITIF DALAM RANGKA TINDAKAN PEMERINTAH YANG RESPONSIF

SN Putri - Universitas Sriwijaya, 2022 - repository.unsri.ac.id
Negara Fiktif Positif Dalam Rangka Tindakan Pemerintah Yang Responsif. penulisan skripsi
ini diajukan sebagai syarat untuk mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensif guna memperoleh …

Ratio Decidendi Terhadap Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara pada Perkara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Aparatur Sipil Negara Terpidana …

MH Himawan, SS Alfons… - PATTIMURA Legal …, 2022 - ojs3.unpatti.ac.id
Abstrak Latar Belakang: Ratio decidendi atau pertimbangan hukum hakim merupakan hal
yang terpenting dalam hal penentuan putusan karena ada aspek-aspek yang harus …