Analisis Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Perpspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang …
Abstrak Proses pembentukan UU Cipta Kerja telah ditetapkan serangkaian asas baik
secara formil maupun materil. Pembentukan UU Cipta Kerja cenderung mengabaikan asas …
secara formil maupun materil. Pembentukan UU Cipta Kerja cenderung mengabaikan asas …
Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak-Hak Normatif Tenaga Kerja Setelah Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law)
M Zubi, M Marzuki, I Affan - Jurnal Ilmiah METADATA, 2021 - ejournal.steitholabulilmi.ac.id
UU Cipta Kerja yang bertajuk Omnibus Law menjadi salah satu langkah progresif
pemerintah di bidang hukum. Omnibus Law tujuannya adalah untuk menghilangkan …
pemerintah di bidang hukum. Omnibus Law tujuannya adalah untuk menghilangkan …
Analisis Kebijakan Kewajiban Vaksinasi COVID-19 Oleh Pemerintah Terhadap Setiap Warga Masyarakat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hak …
OA Ginting, MY Lubis, I Affan - Jurnal Ilmiah Metadata, 2021 - ejournal.steitholabulilmi.ac.id
Peranan negara dalam pemenuhan kebutuhan dasar rakyat sangat diperlukan terutama di
dalam bentuk pelayanan kesehatan secara menyeluruh, dengan diakui kesehatan sebagai …
dalam bentuk pelayanan kesehatan secara menyeluruh, dengan diakui kesehatan sebagai …
Penegakan Hukum Terhadap Pecandu Dan Penyalahguna Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Pengadilan …
Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh penegak
hukum, juga terhadap pelaku telah banyak pula yang dijatuhi putusan pengadilan dan …
hukum, juga terhadap pelaku telah banyak pula yang dijatuhi putusan pengadilan dan …
Peran Intelijen Kejaksaan Dalam Mengungkap Perkara Tindak Pidana Korupsi
MDI Harahap, MY Lubis… - Jurnal Ilmiah …, 2021 - ejournal.steitholabulilmi.ac.id
Maraknya praktek korupsi di Indonesia menjadikan tindak pidana korupsi ini dikenal
sebagai extra ordinary crime atau kejahatan luar biasa sehingga perlu penegakan hukum …
sebagai extra ordinary crime atau kejahatan luar biasa sehingga perlu penegakan hukum …
PANCASILA SEBAGAI STAATSFUNDAMENTALNORM INDONESIA DALAM PEMBENTUKAN HUKUM NASIONAL (Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 …
RI Novrizal, M Marzuki… - Jurnal Ilmiah …, 2021 - ejournal.steitholabulilmi.ac.id
Pancasila dikatakan bersifat normatif, sebab Pancasila berfungsi sebagai pangkal dan
prasyarat ideal dalam setiap pembentukan hukum positif. hal-hal yang mendasari timbulnya …
prasyarat ideal dalam setiap pembentukan hukum positif. hal-hal yang mendasari timbulnya …
Akibat Hukum Perjanjian Kerja Secara Lisan Menurut Perspektif Hukum Ketenagakerjaan
MS Nasution, S Suhaidi… - Jurnal Ilmiah …, 2021 - ejournal.steitholabulilmi.ac.id
Perjanjian kerja merupakan perjanjian yang dibuat antara pemberi dan penerima kerja
merupakan titik awal adanya hubungan kerja. Undang-Undang Ketenagakerjaan, untuk …
merupakan titik awal adanya hubungan kerja. Undang-Undang Ketenagakerjaan, untuk …
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perzinahan Dalam Perspektif Kuhp Dan Qanun Di Lhoksukon Aceh Utara
S Purba, M Mustamam… - Jurnal Ilmiah …, 2021 - ejournal.steitholabulilmi.ac.id
Perzinaan dalam hukum Islam dianggap sebagai suatu perbuatan yang sangat terkutuk dan
dianggap sebagai jarimah. Permasalahan dalam pembahasan ini adalah bagaimana …
dianggap sebagai jarimah. Permasalahan dalam pembahasan ini adalah bagaimana …
Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Kediri
HMD Huda, AE Winarto… - BRILIANT: Jurnal Riset …, 2022 - jurnal.unublitar.ac.id
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji berbagai macam permasalahan yang menjadi
hambatan dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana pemilu pada Pemilu Tahun …
hambatan dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana pemilu pada Pemilu Tahun …
Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Informal Menurut Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran
BAK Situmorang, M Marzuki… - Jurnal Ilmiah …, 2021 - ejournal.steitholabulilmi.ac.id
Sudah selayaknya, negara memberikan jaminan atas hak, kesempatan, dan memberikan
perlindungan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi untuk mendapatkan pekerjaan …
perlindungan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi untuk mendapatkan pekerjaan …