Peran Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Kesehatan Masyarakat Di Desa Sukajaya Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi
I Inayati, S Nuraini - Governance, 2021 - jurnal.unismabekasi.ac.id
As a legal community unit, the village has the power to regulate and manage its own
household, including in realizing health services to improve the quality of health in the …
household, including in realizing health services to improve the quality of health in the …
Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Berbasis Masyarakat di Era Resentralisasi Kewenangan Pemerintah Daerah
Y Arafat - Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum, 2022 - paramarta.web.id
Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menguraikan implikasi kebijakan
resentralisasi kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya perikanan …
resentralisasi kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya perikanan …
INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN DETERMINANNYA: STUDI KASUS DI INDONESIA
A Yani, R Restiatun, N Nuratika - Jurnal Ekonomi …, 2023 - jurnal.feb.unila.ac.id
Kualitas lingkungan hidup menentukan kualitas kehidupan manusia yang tinggal di
dalamnya. Sebaliknya kualitas lingkungan hidup juga ditentukan oleh aktivitas manusia …
dalamnya. Sebaliknya kualitas lingkungan hidup juga ditentukan oleh aktivitas manusia …
Kebijakan Pemerintah Desa dalam Penanggulangan Stunting di Desa Nanga Raya Kecamatan Belimbing Hulu Kabupaten Melawi Kalimantan Barat Kecamatan …
ETIK JULIYANTI - 2022 - repo.apmd.ac.id
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintah desa dalam
penanggulangan kasus stunting yang terjadi di Desa Nanga Raya Kecamatan Belimbing …
penanggulangan kasus stunting yang terjadi di Desa Nanga Raya Kecamatan Belimbing …
[PDF][PDF] The effectiveness of post-mining land rehabilitation policy in realizing environmental sustainability lessons from Sukageuri View, Kuningan, West Java
S Suwari Akhmaddhian, H Haris Budiman - JOURNAL OF DEGRADED … - rama.uniku.ac.id
The effective management of natural resources is critical in achieving environmental
sustainability, and it requires a careful balance of ecological and economic interests …
sustainability, and it requires a careful balance of ecological and economic interests …
[PDF][PDF] KONTROVERSI PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA DITINJAU DALAM ASPEK YURIDIS
AGI SAKTI Agi - 2022 - repository.iainpalopo.ac.id
ABSTRAK AGI ADHITYA SAKTI, 2022.“Kontroversi Pengelolaaan Mineral Dan Batu Bara Di
Tinjau Dalam Aspek Yuridis”, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, Institut …
Tinjau Dalam Aspek Yuridis”, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, Institut …
The Legal-Political Urgency of Coal Industry Downstreaming for Democratic and Just National Development
G Abi Zaifa, M Yohana, A Fath - Recht Studiosum Law Review, 2023 - talenta.usu.ac.id
In please fifth Pancasila and the 1945 Constitution emphasize that the principle of social
justice mandates the responsibility of the government in developing welfare. After the …
justice mandates the responsibility of the government in developing welfare. After the …
KAJIAN HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PASCA TERBITNYA …
P Wiratama - Journal of Syntax Literate, 2023 - search.ebscohost.com
Kajian ini didasari atas ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah. Terbitnya UU ini membawa perubahan terhadap penyelenggaraan …
Pemerintah Daerah. Terbitnya UU ini membawa perubahan terhadap penyelenggaraan …