Peranan dan Tanggungjawab Pemerintah dalam Pelayanan Kesehatan Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja

W Susetiyo, A Iftitah - Jurnal Supremasi, 2021 - ejournal.unisbablitar.ac.id
Ada lima undang-undang bidang kesehatan yang diubah pasca pemberlakuan UU Cipta
Kerja. Mengingat dampak pemberlakuan UU Cipta Kerja yang luar biasa mengubah …

[PDF][PDF] Digitalisasi Administrasi Pertanahan Untuk Mewujudkan Percepatan Pembangunan Nasional Perspektif Kebijakan Hukum (Legal Policy)

R Erfa - Jurnal Pertanahan, 2020 - pdfs.semanticscholar.org
Digitalisasi administrasi pertanahan merupakan salah satu pelaksanaan tugas
pemerintahan ditujukan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Administrasi …

Peningkatan Pelayanan Perumda Giri Tirta Dalam Pemenuhan Hak Masyarakat Dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Di Kabupaten …

SA Zariyah, S Wijoyo, R Salman, Y Darwati - Janaloka, 2023 - janalokajournal.id
Abstrak Perumda Giri Tirta mempunyai cakupan pelayanan administrasi sebesar 27, 07%
pada tahun 2021 dari total jumlah penduduk kabupaten Gresik sebanyak 1.320. 570 …

Optimalisasi sistem Layanan Pengadilan Berbasis Elektronik Guna Menjamin Keterbukaan Informasi Menuju Peradilan yang Modern

MEK Majid, NH Ainayyah, N Amrina - Jurnal Legislatif, 2019 - journal.unhas.ac.id
Teknologi di era revolusi industri 4.0 menyebabkan penggunaan teknologi informasi
menjadi kebutuhan utama. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, Mahkamah …

Legal status of the social security administrator (BPJS) as a public legal entity

D Arimbi - Jurnal Dinamika Hukum, 2019 - dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id
Abstract The Social Security Administrator (BPJS) as an independent public legal entity has
its legal position and authority. Because of the regulation issued by the Ministry of Health …

[PDF][PDF] Antinomi Diskresi dalam Bentuk Freies Ermessen untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Berwawasan Pancasila

MA Zaelani, I Handayani, I Isharyanto - Jurnal Jurisprudence, 2019 - academia.edu
Tujuan: Penelitian ini mempertimbangkan 3 (tiga) permasalahan,(1) diskresi memberikan
kuasa besar kepada eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan,(2) diskresi …

Diskresi Dalam Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Dari Unsur Tni/Polri

R Ardiansyah, W Waluyo… - … Ilmu Hukum dan …, 2023 - journal-stiayappimakassar.ac.id
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan meninjau peraturan perundang-undangan
tentang pengangkatan Penjabat (Pj) kepala daerah yang berasal dari unsur TNI/Polri …

Pelayanan Publik dalam Pelaksanaan Perlindungan Warga Negara melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan

EAM Putra, PR Bahri, SR Ananda, BRA Safitri - Indonesia Berdaya, 2024 - ukinstitute.org
The manifestation of public services in health services is the establishment of the Social
Security Organizing Agency (BPJS), but the concept and practice in the field are often …

[PDF][PDF] State Finance Audit for People's Welfare (Dialogue of Rhetoric and Reality)

J Santosa - Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga, 2022 - e-journal.unair.ac.id
The purpose of this study to gain an in-depth understanding of the role of audit for the
welfare of the people. Qualitative tradition becomes a paradigm of study by using literature …

Poverty Reduction in Perspective of Public Service Reform: A Study on Legal and Social Analysts (Case of Sragen, Indonesia)

PS Jhody - JILS, 2017 - HeinOnline
POVERTY reduction as part of the national development process requires coordinated steps
in an integrated manner in the preparation of the formulation and implementation of poverty …