EFEKTIVITAS MEDIA E-GOVERNMENT DALAM MENDUKUNG TRANSPARANSI INFORMASI DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU
Z Zulfahmi, M Badri, L Susanti - Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah … - ejournal.uin-suska.ac.id
Tujuan artikel ini untuk mengetahui efektivitas media e-government dalam mendukung
transparansi informasi di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau. Artikel ini …
transparansi informasi di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau. Artikel ini …
PENERAPAN E-GOVERNMENT DI BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKANBARU
T Robert - Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora, 2024 - publisherqu.com
E-Government ialah suatu proses sistem pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi
sebagai alat untuk memberikan kemudahan berkomunikasi baik kepada masyarakat …
sebagai alat untuk memberikan kemudahan berkomunikasi baik kepada masyarakat …
Buruh perempuan di negeri perempuan: Studi kasus pergeseran peran perempuan minangkabau
M Kurnia - Kafaah: Journal of Gender Studies, 2017 - kafaah.org
The research reveals a shifting paradigm in the role of women in Minangkabau. The society
perceived that the women world was still dominated by women, where a few of indigenous …
perceived that the women world was still dominated by women, where a few of indigenous …
[引用][C] Analisis kualitas website pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi sumatera barat
C Cheisviyanny - Simposium Nasional Keuangan Negara, 2018
E-Government Service Quality in the Goods and Services Procurement in Riau Province, Indonesia
NL Meilani - KnE Social Sciences, 2017 - knepublishing.com
This study aims to analyze e-government service quality in the goods and services
procurement in Riau Province, particularly in Pekanbaru City. The data were collected …
procurement in Riau Province, particularly in Pekanbaru City. The data were collected …
Analisis Kinerja Pelayanan Publik Instansi Pemerintah Di Riau
A Sadad, N Melani - 2015 - repository.unri.ac.id
Dengan diberlakukannya Undang Undang No. 22 Tahun 1999 dan kemudian dirubah
menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai …
menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai …