[PDF][PDF] Pemindahan ibu kota Indonesia dan kekuasaan presiden dalam perspektif konstitusi The relocation of Indonesia's capital city and the presidential powers in …

F Hadi, R Rosa - J. Konstitusi, 2020 - academia.edu
Abstrak Pada 16 Agustus 2019, Presiden Republik Indonesia menyampaikan pidato
kenegaraan tentang pemindahan ibu kota Indonesia. Lokasi ibu kota baru juga telah …

Perlindungan hak ulayat masyarakat adat dalam hukum positif di Indonesia

DA Situngkir - Ensiklopedia Education Review, 2022 - jurnal.ensiklopediaku.org
Menurut Bagir Manan, ketentuan pasal 33 ayat 3 UUD 1945 merupakan hak konstitusional
Hak Menguasai negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya …

RE-STRUKTURISASI KELEMBAGAAN PANGLIMA LAOT SEBAGAI HAKIM PERADILAN ADAT LAOT DI ACEH

Z Ulya, M Suriyani - Jurnal Rechts Vinding: Media …, 2023 - rechtsvinding.bphn.go.id
Abstract Kelembagaan Panglima Laot merupakan lembaga adat yang menangani
permasalahan adat laut di Aceh. Tugas dan fungsi Panglima Laot secara jelas disebutkan …

Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dan Perlindungan Wilayah Adat di Kabupaten Rejang Lebong

JT Pareke, F Arisandi - Bina Hukum Lingkungan, 2020 - bhl-jurnal.or.id
Abstract Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong telah menerbitkan Peraturan
Daerah No. 5 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat …

[图书][B] Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Tradisional:(Telaah Keadilan Amartya K. Sen)

MA Mahfud, MH SH - 2020 - books.google.com
Buku ini menganalisis hal-hal mendasar dimulai dari pembedaan antara masyarakat hukum
adat dan masyarakat tradisional, adanya inkonsistensi penggunaan terma, dianutnya weak …

Legal Protection Of Indigenous Communities In Mining Law Perspective In Indonesia

R Subekti - Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 2020 - ejournal.undiksha.ac.id
Abstract The State of Indonesia is a state of law, this provision is guaranteed in the 1945
Constitution of the Republic of Indonesia (1945 Constitution), in Article 1 paragraph (3). As a …

Kedudukan Dan Status Tanah Pecatu Sebagai Hak Ulayat Masyarakat Adat

R Irawan - Jurnal Hukum Progresif, 2021 - ejournal.undip.ac.id
Abstract Status Tanah Pecatu Desa Lenek dikatagorikan sebagai domain privat yaitu bagian
dari hak ulayat dan bukan Domain Publik di bawah Pemerintahan Kabupaten/Kota …

POLITIK HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN LEBONG

F ARISANDI - 2023 - dspace.uii.ac.id
Fokus isu utama dalam penelitian ini bertujuan menganalisis, mengkaji, dan menjelaskan:
Pertama, politik hukum Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebong tentang perlindungan …

Peranan Hukum Adat Dalam Mempertahankan Gastronomi Lokal Sebagai Daya Tarik Wisata Di Desa Sembalun Lombok Timur Nusa Tenggara Barat

K Mahawira - Jurnal Gastronomi Indonesia, 2023 - ejournal.ppb.ac.id
This research uses a qualitative descriptive method with two main focuses: first, on the
customary law of the Sembalun village known as" Krama Adat Negeri Sembahulun," and …

Perkembangan Politik Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Dan Implikasinya Bagi Masyarakat Hukum Adat

E Erika - Jurnal Yuridis, 2018 - ejournal.upnvj.ac.id
The problem of land conflicts in the territory of Ulayat Land of Customary Law Community
conducted by the company as an investment actor conducting business activities in the field …