[PDF][PDF] Penerapan Deferred Prosecution Agreement Di Indonesia Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Ekonomi Yang Dilakukan Oleh Korporasi
A Iqbal - Jurnal Yuridis, 2020 - core.ac.uk
Korporasi mempunyai peranan penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara,
namun demikian tidak jarang korporasi dalam aktivitasnya melakukan tindakan …
namun demikian tidak jarang korporasi dalam aktivitasnya melakukan tindakan …
Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum Pascaputusan Mahkamah Konstitusi
A Triwati - Jurnal Ius Constituendum, 2020 - journals.usm.ac.id
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengesampingan perkara demi kepentingan
umum pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XIV/2016. Mengesampingkan …
umum pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XIV/2016. Mengesampingkan …
Restrukturisasi Budaya Hukum Kejaksaan Dalam Penuntutan Sebagai Independensi di Sistem Peradilan Pidana Indonesia
A Appludnopsanji, P Pujiyono - Sasi, 2020 - fhukum.unpatti.ac.id
The position of the prosecutor's office which is under two powers namely executive and
judiciary causes the prosecutor's office to become an institution that is not independent and …
judiciary causes the prosecutor's office to become an institution that is not independent and …
Makna Kepentingan Umum Pada Kewenangan Deponering Dalam Perspektif Kepastian Hukum
DH Agustalita, DSB Yuherawan - Jurnal Suara Hukum, 2022 - journal.unesa.ac.id
Pengesampingan perkara atau deponering merupakan kewenangan Kejaksaan Republik
Indonesia, khususnya Jaksa Agung. Pengaturan deponering diatur dalam Pasal 35 huruf c …
Indonesia, khususnya Jaksa Agung. Pengaturan deponering diatur dalam Pasal 35 huruf c …
Legal Certainty Aspects in Regulation of the Attorney General Number 15 of 2020 Concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice
SO Manullang, R Iqsandri, M Fatma, ARY Mantali - Legal Brief, 2022 - legal.isha.or.id
There have been many sharp criticisms regarding law enforcement by law enforcement
officials where small cases that could be resolved through peaceful efforts ended up in court …
officials where small cases that could be resolved through peaceful efforts ended up in court …
Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Pada Kasus …
AZ Zilkamala - 2023 - repository.uin-suska.ac.id
ABSTRAK Abidatu Zuhra Zilkamala (2023): Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik
Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan …
Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan …
AN ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE PROSECUTOR'S REGULATION NUMBER 15 OF 2020 CONCERNING TERMINATION OF PROSECUTIONS …
The termination of prosecution in Erna Wilis's case with Case Register Number PDM-44.
SPEM/Eoh. 2/07/2020 at the West Pasaman District Attorney Office, the author analyzes the …
SPEM/Eoh. 2/07/2020 at the West Pasaman District Attorney Office, the author analyzes the …
Rekontruksi Regulasi Penghentian Penuntutan Pecandu Narkotika Dalam Kerangka Restorative Justice Berbasis Nilai Keadilan Pancasila
SO Megonondo - 2022 - repository.unissula.ac.id
Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan asas
keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, cepat …
keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, cepat …
Termination of Criminal Investigations by The Prosecutor Under Criminal Law
N Nurkholim - LEGAL BRIEF, 2021 - legal.isha.or.id
One of the functions of a sovereign state of law is to be able to properly administer each
judicial process and realize it in a very broad scope of society. This study uses a descriptive …
judicial process and realize it in a very broad scope of society. This study uses a descriptive …
REKONTRUKSI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MELALUI PENGHENTIAN PENUNTUTAN PECANDU NARKOTIKA DALAM KERANGKA RESTORATIVE JUSTICE
EDY SUTOMO - 2024 - repository.unissula.ac.id
Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan asas
keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, cepat …
keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, cepat …