Pemenuhan Asas Keadilan Dalam Penerapan Parliamentary Threshold Pada Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia

PW Salim, TH Sitabuana - Jurnal USM Law Review, 2024 - iprosiding.usm.ac.id
The purpose of this study is to analyze and find out the application of the parliamentary
threshold in Law No. 7 of 2017 and Constitutional Court Decision Number 116/PUU …

Kepastian hukum putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terhadap pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu

F Arifatuzzahrah, IB Hasba - Jurnal USM Law Review, 2024 - repository.uin-malang.ac.id
Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisa kepastian hukum putusan Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berdasarkan Pasal 458 ayat (13) UU No. 7 …

Tinjauan Yuridis Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawslu) Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

AZ Yamani - Leuser: Jurnal Hukum Nusantara, 2024 - journal.myrepublikcorp.com
Perbawaslu sebagai badan pengawas pemilu memiliki peran krusial dalam mengawasi
pelaksanaan pemilu di Indonesia. Namun, keberadaannya dan kedudukan hukumnya …

Tinjauan Pemahaman Masyarakat Terhadap Pidana Politik Uang Pada Pemilu

T Lestari, S Muhti, S Nurhaliza… - Hukum Inovatif: Jurnal …, 2024 - journal.lpkd.or.id
Money politics is a gift or promise to bribe someone so that the person does not exercise
their rights in a certain way during the general election. The purchase can be in the form of …

Legal protection of citizens' constitutional rights in the 2024 simultaneous elections

D Suhariyanto - JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia), 2024 - jurnal.iicet.org
Abstract The 2024 Simultaneous Elections are a significant moment in Indonesia's
democracy, focusing on citizens' constitutional rights, especially the right to vote and be …

PENDIDIKAN POLITIK PEMILIH PEMULA KEPADA SISWA SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KABUPATEN KUBU RAYA MENJELANG PEMILU 2024

N Nugrahaningsih, ARS Anugrah… - Jurnal Abdi …, 2024 - abdiinsani.unram.ac.id
The simultaneous election agenda in 2024 is an agenda that will soon be implemented in
Indonesia. For this reason, the participation of the younger generation, especially those who …

Implikasi Hukum Putusan Nomor 757/Pdt. G/2022/PN Jkt. Pst tentang Penundaan Pemilu Tahun 2024

F Bachmid - JURNAL USM LAW REVIEW, 2024 - journals.usm.ac.id
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implikasi hukum dari putusan Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt. G/2022/PN Jkt. Pst. Partai PRIMA sebagai salah satu partai …

Analysis of increasing public participation in electoral politics in Sidoarjo district in 2024

M Mulyaningsih, I Widiastuti - International Journal on Social …, 2024 - ijosea.isha.or.id
The problem that occurs is that community participation in politics has not increased
regarding general elections in Sidoarjo Regency. The aim of the research is to find out how …

POSISI BAWASLU SEBAGAI PIHAK KETIGA DALAM SENGKETA PEMILU

A Rustan - Jurnal Hukum Lex Generalis, 2024 - ojs.rewangrencang.com
Penelitian ini mengkaji posisi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai pihak ketiga
dalam sengketa pemilu di Indonesia. Bawaslu berperan penting dalam pengawasan dan …