Analisis Pertimbangan DPR Aceh Menolak Pilkada Serentak Tahun 2024
AN Trivani - 2022 - repository.ar-raniry.ac.id
Undang-Undang yang mengatur tentang otonomi khusus Pemerintah Aceh terdapat dalam
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Aturan pemilu di Aceh selain diatur dalam Undang …
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Aturan pemilu di Aceh selain diatur dalam Undang …
LEGAL POLITICS OF POSTPONING THE REGIONAL HEAD ELECTIONS IN ACEH FROM 2022 TO 2024
S Asrina, Y Yusrizal, M Mukhlis - Suloh: Jurnal Fakultas Hukum …, 2024 - ojs.unimal.ac.id
This study aims to examine the legal politics of postponing the regional elections from 2022
to 2024, and to analyze the implications of postponing the regional elections in Aceh in …
to 2024, and to analyze the implications of postponing the regional elections in Aceh in …
Netralitas Aparatur Sipil Negara di Kegiatan Berpolitik Pada Pasal 9 UU NO. 5 Tahun 2014 Ditinjau Menurut Perspektif Fiqh Siyasah.
M Razi - 2023 - repository.ar-raniry.ac.id
Netralitas aparatur sipil Negara dalam kegiatan berpolitik telah menjadi isu lama yang
senantiasa aktual dalam kehidupan bernegara terutama menjelang pelaksanaan pesta …
senantiasa aktual dalam kehidupan bernegara terutama menjelang pelaksanaan pesta …