Legal politics of the governor's position in ratio legis on the regulatory aspects of regional government
A Ariyanto, T Michael - Technium Soc. Sci. J., 2024 - HeinOnline
In formation of laws and regulations, Article 18 paragraph (1) of the 1945 Constitution shows
that relationship between the central government and provincial government is a multilevel …
that relationship between the central government and provincial government is a multilevel …
QUO VADIS PENGATURAN DESA SEBAGAI PENERIMA TUGAS PEMBANTUAN (STUDI KASUS KALURAHAN DALAM MELAKSANAKAN URUSAN …
DA Wicaksono, CK Mulyani - Jurnal Rechts Vinding: Media …, 2023 - rechtsvinding.bphn.go.id
Abstract Keberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan
implikasi yang signifikan terhadap kedudukan desa dalam sistem ketatanegaraan di …
implikasi yang signifikan terhadap kedudukan desa dalam sistem ketatanegaraan di …
Pengaruh Dualisme Kedudukan dan Wewenang Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Kabupaten dalam Prespektif Otonomi …
T Kurnia - Jurnal Pendidikan Tambusai, 2022 - jptam.org
Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan …
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan …
Local Government Policies and Participation of Religious Leaders Preventing Sexual Harassment After the Earthquake in Palu, Central Sulawesi
MRS Alauddin, M Maulid… - AL-MAIYYAH: Media …, 2022 - ejurnal.iainpare.ac.id
This study aims to know the local government of Central Sulawesi Province on a temporary
provision in preventing women survivors of the earthquake. And to know the actions of …
provision in preventing women survivors of the earthquake. And to know the actions of …
Kekaburan Hukum Terkait Batasan Materi Muatan Peraturan Bersama Kepala Desa
T Nurhidayat, MA Masnun, H Widodo… - JURNAL …, 2024 - journal.unsuri.ac.id
Peraturan bersama kepala desa merupakan instrumen hukum penting di tingkat desa untuk
mengatur aspek kehidupan masyarakat lintas desa, namun kekaburan hukum terkait …
mengatur aspek kehidupan masyarakat lintas desa, namun kekaburan hukum terkait …
Legal policy in controlling and supervising the governor's regulatory (regulating) and budgetary (budgeteir) functions at the district/city level
A Ariyanto - Technium Soc. Sci. J., 2024 - HeinOnline
Article 18 paragraph (2) of 1945 Constitution Republic Indonesia shows that the relationship
between provincial government and regency/city government is an equal relationship …
between provincial government and regency/city government is an equal relationship …
ANALISIS YURIDIS NORMATIF KEDUDUKAN GUBERNUR SEBAGAI KEPALA DAERAH OTONOM DAN SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DALAM …
AEM Dharma, K Khairani - Ekasakti Jurnal Penelitian dan …, 2022 - ejurnal-unespadang.ac.id
Abstract Kedudukan Gubernur sebagai kepala Daerah otonom memiliki dasar dalam
konstitusi Indonesia, sementara kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat tidak …
konstitusi Indonesia, sementara kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat tidak …
The Impacts of Transferring Marine and Fisheries Affairs in West Java Province and Indramayu Regency
R Hermawan - Policy & Governance Review, 2018 - jurnal.iapa.or.id
This article aims to discuss implications prompted by the transfer of administrative affairs in
the field of marine and fisheries following the enactment of Law 23 of 2014 on Regional …
the field of marine and fisheries following the enactment of Law 23 of 2014 on Regional …